Wantimpres adalah lembaga pemerintah nonstruktural di Indonesia yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. UU Nomor 64 Tahun 2024 resmi mengubah desain Wantimpres. Dalih normatifnya adalah fleksibilitas demi efektivitas pemerintahan, yang berujung pada pengangkatan 26 anggota Wantimpres jauh melampaui kuota 9 orang di periode-periode sebelumnya. Namun, di era keterbukaan informasi saat ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah memperbanyak kursi penasihat formal otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih baik, atau justru memperpanjang birokrasi di lingkar kekuasaan?